Selamat Datang di Website Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
-
-
-
Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah pemilihan, hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif sangat penting. Eksekutif bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan, sedangkan legislatif berperan menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan program.
Fakultas Bahasa dan Budaya (FBB) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang menggandeng Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip, menggelar bedah novel Kepingan Mozaik Cinta, karya Yosep Bambang Margono, pengarang yang sekaligus Dekan FBB Untag Semarang, di Gedung D Lantai 3 FIB Undip, Tembalang, Senin (27/3).
Disinyalir, residivisme narapidana terorisme perlu mendapatkan perhatian karena lebih dari 100 narapidana dibebaskan setiap tahunnya, kata Kolonel TNI AD Fajar Purwawidada, SS, MH, MSc. MTh (Han) dalam penelitian disertasinya yang berjudul “Formulasi Kebijakan Deradikalisasi Bagi Narapidana Terorisme Menuju Reintegrasi Sosial di Lembaga Pemasyarakatan" yang dibimbing oleh Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum (promotor) dan Dr. Mashari, S.H., M.Hum (co-promotor).
Perkawinan usia dini selalu menjadi tantangan bagi negara karena dalam banyak kasus kesejahteraan anak menjadi terabaikan, seperti hilangnya hak pendidikan dan dampak negatif terhadap kesehatan. Namun demikian, sekalipun sudah dilakukan perubahan dalam undang undangnya, tetapi regulasi dispensasi perkawinan usia dini di Indonesia saat ini dinilai masih belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi anak, sehingga perlu ada penguatan pada regulasi tersebut agar ada keadilan dan kesejahteraan bagi mereka.
Putusan Hakim seringkali dinilai terjadi kesenjangan atau sering disebut disparitas pemidanaan, kata La Ode Faiki, S.Pd., M.H yang merupakan dosen Universitas Ibnu Sina (UIS) Batam, yang dalam disertasinya telah dinyatakan bahwa disparitas pemidanaan ini salah satu penyebabnya karena besarnya kewenangan Hakim yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang untuk mengadili suatu kasus.
Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Pengusaha Kena Pajak belum berkeadilan dan banyak menimbulkan tindak pidana. Fakta tersebut disebabkan karena rumitnya mekanisme pemungutan PPN saat ini. Hal itu disampaikan Pho Seng Ka, SE, AK, SH, MSi, CA, CPA, CPMA. saat mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang digelar Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Untag Semarang, belum lama ini.
Jl. Pawiyatan Luhur , Bendan Dhuwur, Semarang – 50233
Telp. (024) 8441771
Fax. (024) 8441771
Website : untagsmg.ac.id
Email : untag@untagsmg.ac.id
