Sukini, S.ST, MHKes. dosen kesehatan gigi Poltekkes Kemenkes Semarang telah meraih gelar doktor, setelah sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Grobogan, Temanggung dan Banjarnegara. Dari hasil penelitiannya telah ditemukan adanya penyebaran dokter gigi di Puskesmas didaerah tersebut yang tidak merata, sehingga dalam pelayanannya ditangani oleh terapis gigi dan mulut. Pendelegasian kepada terapis gigi dan mulut untuk melakukan pelayanan diluar kompetensi (extra role) diberikan secara lisan, maka apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang rawan terhadap tuntutan hukum.

Hits: 397

Read more ...

Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang mengemban nilai nilai luhur Pancasila, secara historis dan yuridis telah mengalami dinamika pasang surut, oleh karena itu perlu ada penguatan kelembagaan BPIP sebagai lembaga utama, yaitu kelembagaan yang diperintahkan langsung oleh konstitusi, sehingga kelembagaan ini relatif lebih jelas kedudukannya daripada lembaga negara yang dibentuk dengan peraturan perundang undangan dibawah undang undang.

Hits: 295

Read more ...

Permasalahan kesehatan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri adalah masalah ketidaksuburan yang menyebabkan kehamilan sulit terjadi. Dalam dunia kedokteran, penanganan ketidaksuburan dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya adalah pelayanan teknologi reproduksi berbantu (bayi tabung). Namun di Indonesia pelayanan teknologi reproduksi berbantu dalam upaya memperoleh keturunan belum memadai.

Hits: 325

Read more ...

Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom lll/5 Siliwangi) Letkol CPM Harjono Pamungkas Putro, SH. MH telah meraih gelar doktor bidang ilmu hukum saat mengikuti ujian terbuka promosi doktor yang digelar oleh Program Studi Hukum Program Doktor (PSHPD) Fakultas Hukum Untag Semarang, belum lama ini.

Hits: 434

Read more ...

Perlu ada reformulasi atas regulasi yang ada pada Undang Undang Perpajakan, khususnya yang mengatur Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini didasari adanya anggapan bahwa Notaris/PPAT sebagai Pengusaha, karena ada regulasi dalam UU Pertambahan Nilai tentang difinisi "Pengusaha" dan "Pengusaha Kena Pajak" serta regulasi dalam PMK No. 197/PMK.03/2013 yang menyebutkan bahwa pengusaha dengan penjualan (omzet) lebih dari Rp. 4,8 Milyar setahun wajib berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Artinya mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.

Hits: 344

Read more ...

Pelaku ekonomi kreatif yang telah menghasilkan suatu produk/hasil kreativitas yang bernilai ekonomi belum bisa secara optimal mendapatkan hak berupa merek yang harusnya dapat digunakan sebagai pengaman apabila produknya ditiru orang lain. Dengan demikian ini menunjukan belum optimalnya perlindungan hukum kekayaan intelektual merek pada hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif.

Hits: 435

Read more ...